Semarang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah memberikan tanggapan atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 yang disampaikan dalam forum Sidang Paripurna DPRD Jawa Tengah beberpa waktu yang lalu.
Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PKB H. Musyaffa Lc, menjelaskan bahwa LKPJ harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar laporan formal tahunan.
“Kami mengapresiasi sejumlah capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025, Indikator makro seperti inflasi yang terkendali di angka 2,72 persen serta indeks reformasi birokrasi yang mencapai 94,06 menunjukkan adanya kinerja yang cukup baik” Kata Musyaffa kepada pemberitaan Fraksi PKB Kamis, 8 April 2026.
Menurutnya pelaksanaan berbagai program strategis nasional di Jawa Tengah juga dinilai telah menjangkau masyarakat secara luas, mulai dari program makanan bergizi gratis, pembangunan rumah, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Meski demikian, menurut anggota Komisi B DPRD Jateng tersebut dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketepatan sasaran bantuan sosial yang dinilai masih perlu pembenahan serius.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar bantuan tidak terus-menerus diterima oleh pihak yang sama tanpa ada perubahan kondisi.
“Jangan sampai ada penerima bansos sampai bertahun tahun. Ini harus jadi bahan evaluasi.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi secara triwulanan, tahunan, dan berkelanjutan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Musyaffa juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pantura barat seperti Brebes dan Tegal. H. Musyaffa menilai bahwa daerah tersebut masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mendorong agar pemerintah provinsi lebih serius memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan menurutnya perlunya optimalisasi peran koperasi desa dan dukungan nyata terhadap pelaku UMKM.
Program-program yang ada harus mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bersifat bantuan jangka pendek.
Lebih lanjut dalam sektor sumber daya manusia, Musyaffa juga menilai bahwa program pendidikan dan kesehatan yang telah berjalan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.
“Layanan yang menjangkau luas harus diimbangi dengan mutu yang baik agar benar-benar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Jawa Tengah” tambahnya.
Terkait dengan LKPJ yang telah disampaikan, Musyaffa menjelaskan bahwa seluruh catatan dan evaluasi dari Fraksi PKB akan dibahas lebih mendalam dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Jawa Tengah yang telah dibentuk.
“Pansus nanti akan menjadi ruang untuk mengkaji secara detail seluruh pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahun 2025. Dari situ akan dirumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.
Ke depan, kita mendorong Gubernur Jawa Tengah untuk lebih fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat dan terbarukan.
“Yang dibutuhkan ke depan adalah kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis data yang valid. Dengan begitu, pembangunan di Jawa Tengah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkas Musyaffa.
(Irfan Rosyadi)