SEMARANG — Memperingati Hari Nelayan Nasional yang bertepatan pada tanggal 6 April, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengajak semua pihak menjadikan momentum ini sebagai refleksi atas peran strategis nelayan dalam menopang ketahanan pangan dan ekonomi pesisir.
Menurut Sarif, nelayan merupakan kelompok yang memiliki kontribusi besar, namun kerap belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Hari Nelayan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum refleksi untuk lebih menghargai peran penting nelayan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga ketahanan pangan kita, namun kesejahteraannya masih perlu diperjuangkan,” kata dia, kepada pemberitaan Fraksi PKB DPRD Jateng (6/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, indikator kesejahteraan nelayan seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) perlu terus didorong meningkat. Namun di lapangan, masih banyak nelayan yang menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal alat tangkap dan kemampuan menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas.
“Faktanya, masih banyak nelayan kita yang belum mampu melaut lebih dari 12 mil karena keterbatasan alat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar mereka bisa lebih berdaya saing dan meningkatkan hasil tangkapan,” ujarnya.
Sarif menegaskan, ada sejumlah hal yang perlu diperjuangkan untuk oleh para legislator khusunya PKB di berbagai daerah yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kebijakan dan perjuangan tersebut diantaranya adalah penyediaan alat tangkap modern, kemudahan akses permodalan, jaminan perlindungan sosial, hingga penguatan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Selain itu, legislator PKB daerah pemilihan Cilacap dan Banyumas ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, termasuk dalam pengaturan tata kelola sumber daya kelautan agar tetap adil dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari komitmen politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan terus mendorong kebijakan yang pro terhadap nelayan.
“PKB terus berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kami ingin nelayan tidak hanya bertahan, tetapi juga naik kelas dan semakin sejahtera,” tambah Sarif.
Bahwa dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, sektor kelautan di Jawa Tengah dapat semakin kuat sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus nasional, pungkasnya.
(Irfan Rosyadi)